GOVERNMENT RELATIONS
GOVERNMENT RELATIONS

Government relations adalah seni berhubungan dengan berbagai lembaga penentu kebijakan (eksekutif, legislatif) yang mempengaruhi perusahaan pada level lokal, nasional maupun internasional. Frazier Moeore memberikan asumsi tentang government relations sebagai berikut
a. Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak
pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah
minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan,
persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi dan
aspek bisnis lainnya.
b. Hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi pemerintah yang
menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis dan
menentukan iklim dimana bisnis harus berfungsi.
Hubungan dengan pemerintah (government relations) ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya operasional perusahaan.
Pemerintah merupakan pihak yang berkuasa dapat memperlancar tetapi juga menghambat proses bisnis perusahaan oleh karena itu dalam hubungannya dengan pemerintah perlu membangun hubungan yang baik. Karena hubungan dengan pemerintah (government relations) memiliki tiga fungsi penting yang meliputi
a. Fungsi Prediksi (Predictable) : Hubungan ini dapat digunakan
untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah
hubungannya dengan preusan.
b. Penghitungan (Accountable) : Kondisi perusahaan harus
dipertanggung-jawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai
pajak, insentif, perburuhan dan lain sebagainya sangat
menentukan perusahaan.
c. Legislatif : Terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting
agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat
menjamin masa depan perusahaan.
Government relations memiliki tugas:
a. Menggali data dari pemerintah
b. Monitoring & interpretasi langkah-langkah pemerintah
c. Menyampaikan feed back dari perusahaan atas berbagai
kebijakan pemerintah
d. Membangun posisi
e. Mendukung pemasaran
Government relations memiliki posisi yang penting bagi perusahaan, arti penting government relation adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan (investasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan perlindungan disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan
Hubungan dengan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobbi dan negoisasi dengan pemerintah. Lobby merupakan kegiatan yang dilakukan secara informal untuk mendekati pemerintah sedangkan negoisasi merupakan kegiatan perundingan. Dalam berhubungan dengan pemerintah perlu mengadakan dua pendekatan yaitu secara resmi maupun tidak resmi.Lobby-lobby dalam government relation dalam dilakukan dalam bentuk:
a. Lobby langsung (konvensional)
Contoh : Mengadakan Pertemuan Langsung dengan pemerintah
b. Grass Roots Lobbying
Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan
proses lobbying
Contoh : Memberikan argumen atau pengertian kepadapemerintah
bahwa perusahaan ini memiliki hubungan atau kepentingan
dengan public/masyarakat
c. Political Action Committees (PACs)
Artinya Melibatkan Masyarakat atau Massa namun dengan
konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.
Government relations adalah seni berhubungan dengan berbagai lembaga penentu kebijakan (eksekutif, legislatif) yang mempengaruhi perusahaan pada level lokal, nasional maupun internasional. Frazier Moeore memberikan asumsi tentang government relations sebagai berikut
a. Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak
pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah
minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan,
persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi dan
aspek bisnis lainnya.
b. Hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi pemerintah yang
menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis dan
menentukan iklim dimana bisnis harus berfungsi.
Hubungan dengan pemerintah (government relations) ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya operasional perusahaan.
Pemerintah merupakan pihak yang berkuasa dapat memperlancar tetapi juga menghambat proses bisnis perusahaan oleh karena itu dalam hubungannya dengan pemerintah perlu membangun hubungan yang baik. Karena hubungan dengan pemerintah (government relations) memiliki tiga fungsi penting yang meliputi
a. Fungsi Prediksi (Predictable) : Hubungan ini dapat digunakan
untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah
hubungannya dengan preusan.
b. Penghitungan (Accountable) : Kondisi perusahaan harus
dipertanggung-jawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai
pajak, insentif, perburuhan dan lain sebagainya sangat
menentukan perusahaan.
c. Legislatif : Terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting
agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat
menjamin masa depan perusahaan.
Government relations memiliki tugas:
a. Menggali data dari pemerintah
b. Monitoring & interpretasi langkah-langkah pemerintah
c. Menyampaikan feed back dari perusahaan atas berbagai
kebijakan pemerintah
d. Membangun posisi
e. Mendukung pemasaran
Government relations memiliki posisi yang penting bagi perusahaan, arti penting government relation adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan (investasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan perlindungan disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan
Hubungan dengan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobbi dan negoisasi dengan pemerintah. Lobby merupakan kegiatan yang dilakukan secara informal untuk mendekati pemerintah sedangkan negoisasi merupakan kegiatan perundingan. Dalam berhubungan dengan pemerintah perlu mengadakan dua pendekatan yaitu secara resmi maupun tidak resmi.Lobby-lobby dalam government relation dalam dilakukan dalam bentuk:
a. Lobby langsung (konvensional)
Contoh : Mengadakan Pertemuan Langsung dengan pemerintah
b. Grass Roots Lobbying
Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan
proses lobbying
Contoh : Memberikan argumen atau pengertian kepadapemerintah
bahwa perusahaan ini memiliki hubungan atau kepentingan
dengan public/masyarakat
c. Political Action Committees (PACs)
Artinya Melibatkan Masyarakat atau Massa namun dengan
konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.
Komentar
Posting Komentar